Bab I

Pendahuluan

Memasuki abad ke 21, model pembangunan konvensional tidak dapat diterima lagi karena telah menyebabkan timpangan yang lebih besar dari distribusi pendapatan antarnegara dan di dalam negara dan rasionya mencapai 20/80. Dimana negara maju dengan penduduk hanya sekitar 20 persen populasi dunia menguasai 80 persen pendapatan dunia, dan negara berkembang dengan 80 persen penduduk dunia menguasai 20 persen pendapatan dunia. Tujuan pembangunan tentu saja dari sisi kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ini menyebabkan perlunya model pembangunan berkelanjutan yang dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkugnan secara bersamaan dalam tga jalur pertumbuhan yang terus bergerak maju. Pertumbuhan ekonomi kono terkendala oleh kondisi sosial masyarakat yang masih terbelakang, sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara dan antarnegara. Pertumbuhan ekonmi juga semakin terkendala oleh faktor lingkungan yang semakin habisnya sumberdaya energi, lahan dan tambang. Meningkatnya polusi di udara, atmosfer, sungai, dan lautan. istilah pembangunan berkelanjutan atau sustainable development menurut Brundtland Report dari PBB (1987) adalah proses pembangunan yang mencakup tidak hanya wilayah (lahan, kota) tetapi juga semua unsur, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”.

Laporan yang dikeluarkan oleh Brundtland Commission Per-serikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1987 yang menjadi tonggak pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dirumuskan pengertian pembangunan berkelanjutan sebagai: “pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengabaikan hak generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka” (“development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own need”).

Musrenbang adalah musyawarah perencanaan dan pembangunan, hal ini diterbitkan oleh pemerintahan di Indonesia. Menurut PP No.8 Tahun 2008, Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Secara umum; Musrenbang merupakan forum konsultasi antar pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya yang dilakukan berjenjang dengan konsep “bottom-up planning”.

Dalam perbaikan sistem pembangunan maka seluruh pihak harus dilibatkan dengan optimal. Masyarakat merupakan aktor utama dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat berhak untuk terlibat dalam suatu proses pembagunan, agar pembangunan tersebut tepat mengatasi masalah yang dirasakan oleh masyarakat. Selain masyarakat, pemerintah juga ikut  andil dan  serta dalam pembangunan berkelanjutan. Peran pemerintah menjadi wadah serta penggerak dalam pembangunan yang akan dilakukan melalui program-programnya. Dalam laporan ini membahas keterkaitan antara musrenbang menjadi salah satu alat atau medium yang tepat untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

                             

Memasuki abad ke 21, model pembangunan konvensional tidak dapat diterima lagi karena telah menyebabkan timpangan yang lebih besar dari distribusi pendapatan antarnegara dan di dalam negara dan rasionya mencapai 20/80. Dimana negara maju dengan penduduk hanya sekitar 20 persen populasi dunia menguasai 80 persen pendapatan dunia, dan negara berkembang dengan 80 persen penduduk dunia menguasai 20 persen pendapatan dunia. Kondisi ini menyebabkan perlunya model pembangunan berkelanjutan yang dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkugnan secara bersamaan dalam tga jalur pertumbuhan yang terus bergerak maju.

Pertumbuhan ekonomi kini terkendala oleh kondisi sosial masyarakat yang masih terbelakang, sesuatu yang menyebabkan ketidakstabilan di dalam negara dan antarnegara. Pertumbuhan ekonmi juga semakin terkendala oleh faktor lingkungan yang semakin habisnya sumberdaya energi, lahan dan tambang. Meningkatnya polusi di udara, atmosfer, sungai, dan lautan.

Menurut Brundtland Commision 1987 (Bede, 1993) Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mempertemukan kebutuhan masa sekarang tanpa harus menghalagi generasi mendatang untuk memenuh kebutuhan mereka. Kebutuhan yang dimaksud yaitu kebutuhan untuk kelangsungan hidup hayati dan kebutuhan untuk kehidupan yang manusiawi.  

Konsep Pembangunan Berkelanjutan membutuhkan perubahan fundamental dari paradigma pembangunan konvensional, yaitu :

Pertama, pembangunan berkelanjutan mengubah perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang. Pembangunan konvensioanl biasanya mengejar keuntungan jangka pendek yang dilakukan lewat eksploitasi sumberdaya alam secara intensif. Seharusnya bukan eksploitasi, tetapi lebih kepada pengayaan sumberdaya alamiah yang akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta secara bersamaan meniadakan degradasi dan deplesi sumberdaya alam.

Kedua, pembangunan berkelanjutan memperlemah posisi dominan aspek ekonomi dan menempatkan pada tingakta yang sama dengan pembangunan sosial dan lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk telah menimbulkan berbagai isu pembangunan sosial yang menjadi kendala bagi perolehan pemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi. Akibat dari dominannya aspek tersebut, maka akan rentan terjadinya degradasi dan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Pertambahan penduduk, peningkatan pendapatan dan teknologi baru membutuhkan ekspoitasi sumberdaya dalam jumlah lebih banyak lagim sehingga konsumsi sumberdaya alam bertambah dan meningkatkan polusi serta dampak negarif terhadap pembangunan.

Ketiga, Skala preferensi individu menjadi indikator yang menentukan barang apa yang akan diproduksi dan lewat metode alokasi sumberdaya seefisien mungkin. Permintaan barang oleh suatu individu didukung oleh pendapatan dan daya beli yang tinggi, kepentingan ini seringkalo jauh lebih berkuasa dibandingkan kepentingan publik.

Keempat, pasar telah gagal menangkap sinyal sosial dan lingkungan melalui mekanisme harga. Biaya sosial tidak diperhitungkan dalam pasar. Hal yang sama berlaku untuk lingkungan , seperti deplesi sumberdaya tambang dan bahan bakar fosil yang tak terbarukan dan tidak tercermikan dalam biaya depresiasi.

Kelima, pemerintah bisa dan harus mengoreksi kegagalan pasar lewat kebijakan yang tepat. Hal ini membutuhkan komitmen pemerintah secara penuh untuk melayani kepentingan masyarakat dan lingkungan. Pembangunan memerlukan sistem checks and balances yang didukung oleh kemitraan tiga sisi yang setara dengan pemerintah, korporasim dan masyarakatt yang secara bersama-sama melakukan koreksi dan pengawasan terhadap pasar serta memperbaiki kondisi kegagalan pemerintahan

2.6 Keterkaitan Musrenbang dengan Pembangunan Berkelanjutan

           

Azis, Iwan. J, dkk. 2010. “Pembangunan Berkelanjutan Peran dan Kontribusi Emil Salim”. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)